Tarqiyah :
JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menilai pernyataan capres PDI-P, Joko Widodo yang membela penjualan Indosat era Megawati Soekarnoputri jadi presiden menunjukkan Jokowi tidak memahami nasionalisme dan berbagai masalah bangsa. PKS khawatir dengan pembelaan itu, Jokowi akan meniru Mega yang akan menjual aset negara ke Asing.
"Saya kan tanya soal kebijakan Megawati yang salah saat jadi presiden. Dia jawab soal penjualan Indosat dan itu juga salah. Ini indikasi Jokowi tidak paham apa itu nasionalisme dan masalah bangsa. Kemungkinan penjualan aset-aset penting negara bisa terjadi lagi. Sekarang saja belum jadi presiden dia membenarkan alasan Megawati jual Indosat. Ini kan sikap dia, yang bisa dia lakukan juga kalau dia jadi presiden," kata Fahri Hamzah, di Jakarta, Rabu (2/4).
Menurut Fahri, kalau Jokowi paham nasionalisme tentu tak akan membela penjualan Indosat, apalagi dengan harga super murah. "Indosat itu aset strategis negara. Jadi berapa pun, seharusnya Indosat tidak dijual. Kalau perlu kita yang beli milik asing," tegas Fahri.
Jika Jokowi paham apa itu divestasi dan tujuannya lanjut Fahri, Jokowi akan memahami berbagai kebijakan divestasi di era Megawati sangat tidak masuk akal. Divestasi yang dilakukan Megawati dengan cara menjadikan kekurangan APBN sebagai alasan adalah divestasi jual murah atau "sale".
"Sementara divestasi dalam teori ekonomi tidak terlarang jika memiliki tujuan menguntungkan misalnya perbaikan manajemen perusahaan dan peningkatan investasi perusahaan. Kalau di era Megawati divestasinya adalah sale. Itulah yang mestinya dijelaskan Jokowi, kenapa BUMN-BUMN dijual sangat murah saat itu," harap anggota DPR asal NTB itu.
Dijelaskannya, divestasi era Megawati bukan untuk tujuan baik. Divestasi dilakukan dengan alasan kepepet dan menyalahkan APBN. "APBN itu harusnya adalah masalah Pemerintah karena kegagalan manajemen ekonomi negara. Karena itu divestasi itu sulit kita bela," jelasnya.(fas/jpnn) Wallahu A‘lam.
JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menilai pernyataan capres PDI-P, Joko Widodo yang membela penjualan Indosat era Megawati Soekarnoputri jadi presiden menunjukkan Jokowi tidak memahami nasionalisme dan berbagai masalah bangsa. PKS khawatir dengan pembelaan itu, Jokowi akan meniru Mega yang akan menjual aset negara ke Asing.
"Saya kan tanya soal kebijakan Megawati yang salah saat jadi presiden. Dia jawab soal penjualan Indosat dan itu juga salah. Ini indikasi Jokowi tidak paham apa itu nasionalisme dan masalah bangsa. Kemungkinan penjualan aset-aset penting negara bisa terjadi lagi. Sekarang saja belum jadi presiden dia membenarkan alasan Megawati jual Indosat. Ini kan sikap dia, yang bisa dia lakukan juga kalau dia jadi presiden," kata Fahri Hamzah, di Jakarta, Rabu (2/4).
Menurut Fahri, kalau Jokowi paham nasionalisme tentu tak akan membela penjualan Indosat, apalagi dengan harga super murah. "Indosat itu aset strategis negara. Jadi berapa pun, seharusnya Indosat tidak dijual. Kalau perlu kita yang beli milik asing," tegas Fahri.
Jika Jokowi paham apa itu divestasi dan tujuannya lanjut Fahri, Jokowi akan memahami berbagai kebijakan divestasi di era Megawati sangat tidak masuk akal. Divestasi yang dilakukan Megawati dengan cara menjadikan kekurangan APBN sebagai alasan adalah divestasi jual murah atau "sale".
"Sementara divestasi dalam teori ekonomi tidak terlarang jika memiliki tujuan menguntungkan misalnya perbaikan manajemen perusahaan dan peningkatan investasi perusahaan. Kalau di era Megawati divestasinya adalah sale. Itulah yang mestinya dijelaskan Jokowi, kenapa BUMN-BUMN dijual sangat murah saat itu," harap anggota DPR asal NTB itu.
Dijelaskannya, divestasi era Megawati bukan untuk tujuan baik. Divestasi dilakukan dengan alasan kepepet dan menyalahkan APBN. "APBN itu harusnya adalah masalah Pemerintah karena kegagalan manajemen ekonomi negara. Karena itu divestasi itu sulit kita bela," jelasnya.(fas/jpnn) Wallahu A‘lam.
Posting Komentar
Kontak Gema Dakwah : tarqiyahonline@gmail.com