memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi keadilan sosial.." [1]
Dalam teks pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, secara gamblang Negara Indonesia harus berperan serta dalam perdamaian dan ketertiban dunia. Tragedi kemanusiaan yang terjadi di Mesir baru-baru ini, dimana pihak Militer dan keamanan Pemerintahan kudeta Mesir telah secara terang-terangan membantai ratusan demonstran damai yang menentang kudeta Presiden sah Mohammad Mursi [2], sedangkan menurut rilis dari Ikhwanul Muslimin angka korban mencapai ribuan [3] .
Banyak negara mengutuk pembantaian yang dilakukan pihak militer Mesir, tak terkecuali Indonesia. Anggota DPR RI dari komisi 1 mengusulkan untuk menarik duta besar RI di Mesir.
"Penarikan ini juga sebagai sinyal bahwa pemerintahan hasil kudeta tidak legitimate," kata Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq. [4]
Majelis Ulama Indonesia juga ikut mendesak Pemerintah RI menarik Duta Besarnya di Mesir.
"Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang Mesir akan lebih memiliki makna apabila Dubes Indonesia di Kairo ditarik, sebagai bentuk protes," ujar Slamet Effendy, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Kerukunan Antarumat Beragama. [5]
Hal senada juga disuarakan dari pihak akademisi,
"Pemerintah harus segera ambil sikap tegas soal hubungan dengan Mesir. Bukan hanya sekadar menyampaikan rasa prihatin terhadap kekerasan yang terjadi di Mesir," kata Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Mercu Buana, Heri Budianto [6]
Kenapa begitu penting memanggil duta besar Indonesia dari Luar Negeri atau mengusir Kedutaan sebuah negara yang ada di Indonesia, dalam hal ini Mesir, karena Kedutaan memiliki fungsi "Political Issues" sebagai representasi yang paling sahih sikap politik sebuah negara. [7]
Maka dari itu, dengan Menarik duta besar Indonesia di Mesir dan atau memulangkan duta besar Mesir yang ada di Jakarta sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia menolak Unlegitimate Miltary Government, semakin banyak negara yang tidak mengakui legitimasi Pemerintahan Kudeta semakin kuat tekanan dunia internasional agar Pemerintahan kudeta mengembalikan legitimasi kepada Pihak pemenang Pemilu secara sah, yaitu Presiden Mohammad Morsi.
Selain itu, penarikan kedutaan besar Indonesia di Mesir juga sebagai penolakan atas Pembantaian kepada demonstran yang menolak kudeta Militer, dimana hal ini Pemerintah Kudeta Mesir telah melakukan Terorisme Negara.
Penarikan kedutaan besar tentunya dipertimbangkan oleh Pemerintah untuk memulangkan WNI dari Mesir untuk menghindari persoalan kewarganegaraan dikala kedutaan besar RI telah ditarik dari Mesir.
Kebijakan ini bukan berarti Indonesia selama-lamanya memutuskan hubungan diplomatik dengan Mesir, hanya sebagai "shock therapy" kepada pemerintah kudeta Mesir, kalau kondisi sosial politik telah stabil maka Pemerintah Indonesia dapat kembali membuka kedutaan besarnya di Mesir.
Indonesia telah ketinggalan dari Turki [8], Venezuela [9], Ekuador [10], dan Mauritania [11] dalam penarikan kedutaan besar negaranya di Mesir. Kepada Bapak Presiden RI, belum ada kata terlambat untuk ini.
By @BungAji
Wallahu A‘lam.10. http://home.topnewstoday.org/home/article/7303805/ Ecuador recalls ambassador to Egypt after bloodshed in Cairo
Posting Komentar
Kontak Gema Dakwah : tarqiyahonline@gmail.com