Khartoum: Syariat Islam Tidak Akan Merugikan Hak Non Muslim

Pemerintah Sudan di Khartoum menegaskan kembali komitmen mereka untuk menegakkan syariat Islam dalam hukum negara apabila Sudan selatan resmi berpisah dari pemerintah pusat di Utara dan menambahkan bahwa pelaksanaan syariat Islam bukan berarti akan merugikan hak-hak non-Muslim yang ada di Sudan.

Asisten Presiden Sudan, Dr Nafie Ali Nafie mengatakan: "Semua pintu masuk atas perselisihan antara Muslim dan Kristen di Sudan sudah ditutup, termasuk pemisahan selatan dari utara."

Dia juga meminta kekuatan oposisi untuk mengambil jalan dialog untuk mencapai tujuan mereka dan menepis ancaman untuk mengubah pemerintah yang ada dengan paksa melalui pemberontakan rakyat, dan menyerukan agar masyarakat lebih baik memilih pemerintah mereka melalui kotak suara pemilu.

Ia juga menyebutkan bahwa kelompok tak dikenal Sudan telah membakar 5000 hektar perkebunan tebu yang dimiliki oleh pemerintah pusat di Sudan, dan menyatakan hal tersebut merupakan pemberontakan terhadap pemerintah Khartoum.

Media Sudan menyatakan aksi pembakaran tersebut dilakukan oleh kelompok yang menyebut diri mereka "Brigade anak-anak dan petani muda revolusioner untuk Sudan tengah. Dan mereka akan memulai pemberontakan baru di negara bagian Sudan pusat Sennar.(fq/imo)eramuslim.com